Rekomendasi Aksi Strategis

Upaya penguatan ketangguhan nasional ini dimulai dengan penguatan aspek Regulasi dan Kebijakan melalui sinkronisasi tugas antar-kementerian dalam pengelolaan sumber daya air (SDA) dan kebencanaan. Pendekatan ini perlu diperkuat dengan keterlibatan aktif unsur pentahelix yang mencakup akademisi/pakar, pemerintah, media massa, masyarakat, serta sektor swasta untuk menjamin tata kelola yang kolaboratif. Penguatan kebijakan ini mencakup penerapan konsep Low Impact Development (LID) seperti Sponge City atau Zero ΔQ, serta pengambilan keputusan yang berlandaskan pada data dan pemodelan terintegrasi. Langkah ini juga mencakup penegakan hukum tegas terhadap alih fungsi lahan yang menyimpang dari RTRW, pergeseran prioritas dana pada investasi pencegahan, serta penegasan kewenangan dan tanggung jawab pelaksana utama dalam seluruh tahapan bencana, mulai dari masa tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

Efektivitas regulasi tersebut harus dibarengi dengan penguatan aspek Sosial, Edukasi, dan Riset melalui peningkatan literasi iklim dan kesiapsiagaan masyarakat secara berkelanjutan. Rekomendasi ini menekankan pentingnya pelibatan aktif komunitas lokal serta perlindungan khusus terhadap kelompok rentan dalam setiap tahapan mitigasi dan pemulihan. Penguatan ini dilakukan melalui pemberian edukasi rutin oleh akademisi, integrasi kurikulum kebencanaan dari tingkat dini hingga perguruan tinggi, serta penyelarasan hasil riset dengan sistem pengetahuan lokal. Tujuannya adalah memastikan setiap lapisan masyarakat mampu menerjemahkan peringatan dini menjadi aksi nyata yang inklusif untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi.

Sinergi antara kesadaran sosial dan regulasi ini kemudian diimplementasikan secara fisik melalui pilar Infrastruktur dan Tata Ruang yang resilien melalui sinkronisasi tata ruang, izin pembangunan, serta penggunaan lahan yang berorientasikan mitigasi risiko. Langkah strategis ini mencakup pelindungan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan daerah resapan air sebagai penyangga banjir, serta pengendalian ketat pembangunan di kawasan floodplain dan area rawan longsor. Pemerintah mewajibkan penetapan peta risiko banjir (hazard–exposure–vulnerability) sebagai dokumen utama dalam perencanaan infrastruktur yang disertai penerapan prinsip Zero ΔQ atau Sponge City untuk meningkatkan sistem tampungan air di setiap kawasan serta penguatan dan penegakan kembali pendekatan pengelolaan SDA berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS). Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan wilayah di masa mendatang harus berbasis pada berbagai skenario paparan bencana dengan mengandalkan desain adaptif berbasis science-based evidence serta riset inovasi guna memperkuat ketahanan infrastruktur dasar. Seluruh upaya tersebut tetap memprioritaskan rehabilitasi fasilitas yang berdampak langsung pada produktivitas ekonomi masyarakat terdampak untuk menjamin pemulihan yang berkelanjutan.

Sebagai muara operasional, sistem Early Warning – Early Action (EWEA) diperkuat melalui aksi tanggap berbasis data akuisisi cepat satelit dan pemodelan skenario bencana. Fokus utama adalah penguatan integrasi data dan diseminasi informasi cepat sebagai bagian dari Decision Support System (DSS), didukung oleh peningkatan sistem pemantauan lapangan (telemetri) untuk data hujan, iklim, hingga angkutan sedimen. Langkah teknis mencakup mitigasi melalui pembangunan kanal darurat dan pemulihan bangunan vital seperti bendungan. Pendekatan Nature-Based Solutions (NbS) diterapkan sebagai strategi utama pengurangan risiko, disertai pemutakhiran manajemen data berbasis kejadian lampau dan penelitian mendalam mengenai pemulihan fungsi lahan (recovery) guna memperkuat kembali Resiliensi Sosial-Ekologis nasional secara jangka panjang.

DTSL FT UGM berkomitmen untuk menyampaikan naskah rekomendasi strategis ini secara langsung kepada pemangku kepentingan terkait, seperti Kemenko IPW, Kemenko IPW, Kementerian Pekerjaan Umum, BNPB, BMKG, serta Pemerintah Daerah, agar dapat segera diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional dan daerah. DTSL FT UGM juga terus mengawal implementasi rekomendasi ini melalui aksi kemanusiaan dan kajian berbasis ilmiah agar setiap bencana memberikan pembelajaran bermakna, khususnya melalui Magister Teknik Pengelolaan Bencana Alam. Dokumen policy brief dapat diakses melalui tautan http://ugm.id/PolicyBriefEarlyWarningEarlyAction.

Rekaman webinar dapat diakses oleh publik melalui kanal resmi Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada pada tautan berikut http://ugm.id/YTEarlyWarningEarlyAction. Selain itu, materi paparan yang disampaikan oleh para narasumber juga dapat diakses pada link http://ugm.id/MateriWebinarEarlyWarningEarlyAction untuk memperluas pemahaman dan mendorong pemanfaatan hasil diskusi sebagai referensi dalam pengembangan kebijakan dan praktik pengurangan risiko bencana hidrometeorologi ke depan. (sumber: humas DTSL)