Dari Early Warning ke Early Action: DTSL UGM Rumuskan Rekomendasi Aksi Strategis Hadapi Bencana Hidrometeorologi
Webinar Nasional Early Warning, Early Action
Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan FT UGM menyelenggarakan Webinar Nasional bertajuk “Early Warning, Early Action: Kilas Balik Bencana Hidrometeorologi sebagai Basis Rekomendasi Aksi Mendatang” pada Rabu, 17 Desember 2025. Webinar ini dipandu oleh Ria Verensia, S.T., M.Eng. (WRI Indonesia dan Indonesia Water Warriors) selaku moderator.
Forum hibrid yang dihadiri oleh 50 peserta secara luring dan lebih dari 700 peserta secara daring ini menjadi ruang refleksi atas rentetan bencana hidrometeorologi yang melanda Indonesia guna merumuskan strategi penguatan resiliensi nasional. Webinar secara resmi dibuka oleh Dekan Fakultas Teknik UGM, Prof. Ir. Selo, S.T., M.T., M.Sc., Ph.D., IPU, ASEAN Eng, yang menegaskan bahwa air adalah kebutuhan pokok manusia yang jika tidak dikelola dengan baik saat volumenya berlebih justru akan menimbulkan kerugian besar. Beliau menyoroti bencana di Aceh sebagai pengingat krusial mengenai keterkaitan antara tata kelola hutan, pengelolaan sumber daya air, dan pengaruh cuaca ekstrem yang semakin intens.
Kepala BMKG, Prof. Ir. Teuku Faisal Fathani, Ph.D., IPU., memaparkan tantangan nyata peningkatan suhu global yang memicu kenaikan muka air laut dan curah hujan ekstrem di atas 232 mm per hari. Analisis ini diperkuat oleh pakar hidroinformatika FT UGM, Dr. Vempi Satriya Adi Hendrawan, S.T., M.Env., Ph.D., yang memproyeksikan perubahan iklim hingga tahun 2100. Proyeksi tersebut menunjukkan peningkatan kejadian hujan ekstrem di wilayah pegunungan Pulau Jawa, sementara wilayah selatan dan timur Indonesia akan menghadapi periode kekeringan yang lebih panjang. Sebagai solusi teknis, Direktur Jenderal SDA Kementerian Pekerjaan Umum, Dr. Dwi Purwantoro, menekankan pentingnya penerapan konsep Sponge City dan Zero Delta Q untuk mengendalikan limpasan air kawasan secara masif.
Sesi diskusi panel memperkaya tinjauan dengan menekankan pergeseran paradigma dari tanggap darurat menuju aksi antisipatif melalui pendanaan ex-ante dan solusi berbasis alam (nature-based solutions). Dr. Raymond Valiant menyoroti ketimpangan pendanaan adaptasi dibandingkan mitigasi, sementara I Gusti Rai Ari Temaja menekankan pengawasan regulasi serta peran figur penggerak dalam mengubah perilaku masyarakat. Dr. Dwi Purwantoro dan Dr. Vempi menegaskan urgensi penguatan early warning system dan peningkatan pemahaman kebencanaan kepada masyarakat serta penggunaan peta bahaya yang mempertimbangkan perubahan morfologi sungai dan pertimbangan perubahan iklim ekstrem dalam desain infrastruktur sumber daya air. Perspektif ini dilengkapi oleh Dr. Benazir mengenai dampak sosial-ekonomi pascabencana yang krusial, dimana pemulihan sistem irigasi pertanian harus diprioritaskan untuk menjamin keberlanjutan mata pencaharian penyintas.
Sesi perumusan rekomendasi yang dipandu oleh Guru Besar FT UGM, Prof. Nizam, M.Sc., Ph.D., menyepakati penyusunan policy brief sebagai jembatan komunikasi pendekatan secara ilmiah dengan para pengambil kebijakan. Prof. Nizam menegaskan perlunya pergeseran paradigma dari sekadar respons bencana yang reaktif menjadi aksi antisipatif yang proaktif dan sistematis. Fokus utama rekomendasi ini diarahkan pada perlindungan penghidupan masyarakat (livelihood), terutama pemulihan infrastruktur irigasi bagi petani yang sering kali menjadi kelompok paling terdampak bencana.
Rekomendasi Aksi Strategis
Upaya penguatan ketangguhan nasional ini dimulai dengan penguatan aspek Regulasi dan Kebijakan melalui sinkronisasi tugas antar-kementerian dalam pengelolaan sumber daya air (SDA) dan kebencanaan. Pendekatan ini perlu diperkuat dengan keterlibatan aktif unsur pentahelix yang mencakup akademisi/pakar, pemerintah, media massa, masyarakat, serta sektor swasta untuk menjamin tata kelola yang kolaboratif. Penguatan kebijakan ini mencakup penerapan konsep Low Impact Development (LID) seperti Sponge City atau Zero ΔQ, serta pengambilan keputusan yang berlandaskan pada data dan pemodelan terintegrasi. Langkah ini juga mencakup penegakan hukum tegas terhadap alih fungsi lahan yang menyimpang dari RTRW, pergeseran prioritas dana pada investasi pencegahan, serta penegasan kewenangan dan tanggung jawab pelaksana utama dalam seluruh tahapan bencana, mulai dari masa tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
Efektivitas regulasi tersebut harus dibarengi dengan penguatan aspek Sosial, Edukasi, dan Riset melalui peningkatan literasi iklim dan kesiapsiagaan masyarakat secara berkelanjutan. Rekomendasi ini menekankan pentingnya pelibatan aktif komunitas lokal serta perlindungan khusus terhadap kelompok rentan dalam setiap tahapan mitigasi dan pemulihan. Penguatan ini dilakukan melalui pemberian edukasi rutin oleh akademisi, integrasi kurikulum kebencanaan dari tingkat dini hingga perguruan tinggi, serta penyelarasan hasil riset dengan sistem pengetahuan lokal. Tujuannya adalah memastikan setiap lapisan masyarakat mampu menerjemahkan peringatan dini menjadi aksi nyata yang inklusif untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi.
Sinergi antara kesadaran sosial dan regulasi ini kemudian diimplementasikan secara fisik melalui pilar Infrastruktur dan Tata Ruang yang resilien melalui sinkronisasi tata ruang, izin pembangunan, serta penggunaan lahan yang berorientasikan mitigasi risiko. Langkah strategis ini mencakup pelindungan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan daerah resapan air sebagai penyangga banjir, serta pengendalian ketat pembangunan di kawasan floodplain dan area rawan longsor. Pemerintah mewajibkan penetapan peta risiko banjir (hazard–exposure–vulnerability) sebagai dokumen utama dalam perencanaan infrastruktur yang disertai penerapan prinsip Zero ΔQ atau Sponge City untuk meningkatkan sistem tampungan air di setiap kawasan serta penguatan dan penegakan kembali pendekatan pengelolaan SDA berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS). Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan wilayah di masa mendatang harus berbasis pada berbagai skenario paparan bencana dengan mengandalkan desain adaptif berbasis science-based evidence serta riset inovasi guna memperkuat ketahanan infrastruktur dasar. Seluruh upaya tersebut tetap memprioritaskan rehabilitasi fasilitas yang berdampak langsung pada produktivitas ekonomi masyarakat terdampak untuk menjamin pemulihan yang berkelanjutan.
Sebagai muara operasional, sistem Early Warning – Early Action (EWEA) diperkuat melalui aksi tanggap berbasis data akuisisi cepat satelit dan pemodelan skenario bencana. Fokus utama adalah penguatan integrasi data dan diseminasi informasi cepat sebagai bagian dari Decision Support System (DSS), didukung oleh peningkatan sistem pemantauan lapangan (telemetri) untuk data hujan, iklim, hingga angkutan sedimen. Langkah teknis mencakup mitigasi melalui pembangunan kanal darurat dan pemulihan bangunan vital seperti bendungan. Pendekatan Nature-Based Solutions (NbS) diterapkan sebagai strategi utama pengurangan risiko, disertai pemutakhiran manajemen data berbasis kejadian lampau dan penelitian mendalam mengenai pemulihan fungsi lahan (recovery) guna memperkuat kembali Resiliensi Sosial-Ekologis nasional secara jangka panjang.
DTSL FT UGM berkomitmen untuk menyampaikan naskah rekomendasi strategis ini secara langsung kepada pemangku kepentingan terkait, seperti Kemenko IPW, Kemenko IPW, Kementerian Pekerjaan Umum, BNPB, BMKG, serta Pemerintah Daerah, agar dapat segera diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional dan daerah. DTSL FT UGM juga terus mengawal implementasi rekomendasi ini melalui aksi kemanusiaan dan kajian berbasis ilmiah agar setiap bencana memberikan pembelajaran bermakna, khususnya melalui Magister Teknik Pengelolaan Bencana Alam. Dokumen policy brief dapat diakses melalui tautan http://ugm.id/PolicyBriefEarlyWarningEarlyAction.
Rekaman webinar dapat diakses oleh publik melalui kanal resmi Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada pada tautan berikut http://ugm.id/YTEarlyWarningEarlyAction. Selain itu, materi paparan yang disampaikan oleh para narasumber juga dapat diakses pada link http://ugm.id/MateriWebinarEarlyWarningEarlyAction untuk memperluas pemahaman dan mendorong pemanfaatan hasil diskusi sebagai referensi dalam pengembangan kebijakan dan praktik pengurangan risiko bencana hidrometeorologi ke depan.
Setelah sesi pleno, kegiatan dilanjutkan dengan sesi paralel yang menampilkan lebih dari 80 makalah ilmiah dari peneliti, dosen, mahasiswa, dan praktisi dari berbagai instansi di seluruh Indonesia. Tujuh bidang kajian yang diangkat dalam sesi paralel antara lain:
- Manajemen dan Teknik Konstruksi
- Mitigasi dan Manajemen Bencana
- Rekayasa Geoteknik
- Pengelolaan Lingkungan dan Ekonomi Sirkuler
- Sumber Daya Air Berkelanjutan
- Teknik Struktur dan Material Konstruksi
- Transportasi, Tata Kota, dan Tata Guna Lahan
Selain itu, sebagai bagian dari rangkaian SNTI, pada tahun ini juga diselenggarakan Workshop Construction Project Management (CPM) bertema “Modular Construction for Sustainable and Lean Practices.”
Diharapkan hasil diskusi dan pertukaran pengetahuan dalam forum Simposium ini dapat menjadi kontribusi nyata bagi arah pembangunan infrastruktur Indonesia yang tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga inklusif dalam proses dan hasil, serta berkelanjutan dalam jangka panjang. (sumber: humas DTSL)
Berita Terbaru
